Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., membuka secara resmi kegiatan Rapat Evaluasi Kebupaten Layak Anak (KLA) di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, pada Jumat (10/2). Rapat ini dihadiri Kepala Bappeda Kab. Sumbawa sekaligus Ketua Gugus Tugas KLA Kab. Sumbawa, Kepala DP2KBP3A Kab. Sumbawa, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Camat Sumbawa, para Lurah se-Kecamatan Sumbawa.

Dalam laporannya, Kadis DP2KBP3 menyampaikan skor evaluasi KLA yang berhasil diraih pada tahun 2022. Adapun, skor tersebut yaitu untuk Kelembagaan, skor capaian (83,50), skor belum tercapai (66,50), skor maksimal (150). Klaster I (Hak sipil dan Kebebasan), skor capaian (53), skor belum tercapai (62), skor maksimal (115). Kluster II (Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif), skor capaian (78), skor belum tercapai (92), skor maksimal (170). Kluster III (Kesehatan dasar dan Kesejahteraan), skor capaian (94,50), skor belum tercapai (55,50), skor maksimal (150). Klaster IV (Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya), skor capaian (44,50), skor belum tercapai (65,50), skor maksimal (110). Klaster V (Perlindungan khusus), skor capaian (104,85), skor belum tercapai (100,15), skor maksimal (205). Kelana (Kecamatan layak anak), skor capaian (17), skor belum tercapai (8), skor maksimal (25). Dekala (Desa dan Kelurahan layak anak) skor capaian (30,50), skor belum tercapai (44,50), skor maksimal (75).

Kadis tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada dinas-dinas terkait yang telah mendukung evaluasi KLA tahun 2022, sehingga pada tahun tersebut Kab. Sumbawa berhasil mendapat kategori Pratama. “InsyaAllah, tahun 2023 kita menargetkan untuk mendapat kategori Madya”, ujar ibu Dra. Jannatulfala Djibril

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wabup Sumbawa menegaskan bahwa perwujudan KLA ini merupakan implementasi dari misi pertama RPJMD Kab. Sumbawa tahun 2021 – 2026, yaitu mewujudkan Sumbawa sehat dan cerdas melalui beberapa kebijakan strategis, antara lain : Penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, Bayi dan balita, Anak sekolah, Remaja dan lansia, serta Akses pendidikan yang merata dan terjangkau.

Kemudian, beliau juga mengatakan bahwa kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah,        masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, termasuk di Kab. Sumbawa dapat lebih dipastikan. Kebijakan KLA tersebut juga merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui World Fit For Children, dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Terakhir, beliau berharap agar indikator-indikator KLA yang ada tidak berhenti menjadi sederet check-list evaluasi saja, namun dapat menjadi acuan bagi daerah kita dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan dan tahun ini Kab. Sumbawa dapat naik satu tingkat menjadi KLA Madya, bahkan lebih menjadi KLA Nindya.