Kegiatan yang mengambil tema "UMK Tangguh Ekonomi Bertumbuh, Sinergi Pengawasan atas Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK Koperasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di NTB" ini dilaksanakan demi terciptanya sinergitas pengawasan intern dalam rangka percepatan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) serta tersusunnya rencana aksi pengawasan percepatan P3DN antara BPKP dan APIP Se-NTB.

Gubernur NTB selaku keynote speech pada kegiatan tersebut mengatakan, penggunaan produk lokal sering tidak mendapat tempat, karena dari sisi harga dan kualitas, produk lokal masih kalah bersaing dengan produk-produk luar. Disampaikan Gubernur, saat Pandemi Covid-19 melanda NTB, bantuan yang diberikan bagi masyarakat tidak berupa uang, melainkan barang-barang kebutuhan pokok yang dibeli langsung dari UMKM lokal, sehingga NTB menjadi salah satu Provinsi

Gubernur mengajak para Bupati/Walikota untuk berani memilih, memperjuangkan dan memenangkan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, walaupun kualitasnya masih belum bagus dan harganya sedikit lebih mahal karena ada cost of learning (biaya belajar) bagi UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang. "Kita akan punya usaha serius di NTB ini untuk memenangkan kontraktor produk-produk lokal. Miris saya kalo biskuit untuk atasi stunting saja harus dibeli dari daerah lain, padahal orang NTB sendiri bisa membuat produk tersebut", ujarnya. Karena itu, Gubernur berharap semua pihak termasuk APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk mendukung upaya P3DN di NTB.

Sementara itu, Deputi Bidang PIP BPKP, Salamat Simanullang dalam sambutannya menyebutkan, belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Meski demikian, belanja pemerintah saat ini masih didominasi pembelian produk-produk import seperti alsintan, cctv, tempat tidur rumah sakit dan lain sebagainya. Disebutkan Deputi bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk memeriksa kembali struktur pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pemerintah daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri/produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Bahkan Presiden memberikan sanksi pemotongan DAK bagi pemerintah daerah yang kurang bersemangat menggunakan produk dalam negeri maupun produk lokal. Deputi menjelaskan, minimal 40% belanja barang dan jasa APBD harus dialokasikan untuk pembelian produk lokal demi pertumbuhan dan perkembangan UMK serta koperasi.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Diskusi Panel tentang komitmen Percepatan dan Pengawasan P3DN di NTB dengan narasumber Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perwakilan Inspektorat jenderal Kemendagri, serta Perwakilan KPK.