Rapat yang terlaksana di Aula Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB ini, merupakan upaya KPK RI dalam mencegah terjadinya tindak korupsi di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. Turut hadir, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB beserta Anggota Forkopimda, Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah se - NTB, dan segenap pimpinan perangkat daerah provinsi NTB.

Pimpinan KPK RI, Nurul Gufron, SH. MH., dalam arahannya mengatakan bahwa, KPK ingin menjaga marwah, kehormatan, dan martabat pimpinan daerah di NTB, untuk tetap menjadi tumpuan harapan rakyatnya. "Kami ingin bergandengan tangan dengan semua pimpinan daerah untuk membangun NTB lebih baik, dengan menjauhi tindak korupsi yang akan menghancurkam harkat dan martabat kita semua", sebutnya.

Sementara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya sangat mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah mendampingi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini, dan telah memberikan masukan serta arahan sehingga tidak tersesat dalam tindak pidana korupsi. Salah satu yang paling luar biasa, sebut Gubernur, KPK telah mendampingi pemprov untuk menyelesaikan persoalan di Gili Trawangan yang berpotensi merugikan negara sampai triliunan rupiah. "Alhamdulillah dengan keberanian luar biasa karena memang didampingi oleh KPK, dalam satu dua hari ini persoalan tersebut akan segera terselesaikan dengan baik", jelasnya.

RDP kali ini dirangkaikan pula dengan pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi NTB, sebanyak 20 orang yang tersebar di seluruh wilayah NTB dari berbagai profesi. Selain itu, dikukuhkan juga Komite Advokasi Anti Korupsi NTB, yang bertugas sebagai fasilitator antara pemerintah dengan masyarakat terkait tindak pidana korupsi.